Press Release
Kebakaran hutan dan lahan yang masih berulang terjadi tiap tahunnya di Kalimantan terutama di Kalimantan Barat. Data BNPB dan Sipongi MenLHK menyebutkan bahwa luas lahan terbakar di Kalimantan Barat dari Januari – September 2019 adalah 127.462 Ha. Koorporasi menjadi sorotan utama atas peristiwa terbakarnya hutan dan lahan ini karena terbukti banyak api berasal dari lahan konsesi mereka. Dibuktikan pula dengan hasil temuan oleh KLHK, Polda dan Tim Provinsi yang lasung menindak tegas perusahaan tersebut dengan menyegel dan melakukan investigasi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Tidak hanya kebakaran lahan yang menjadi pembicaraan besar disini. Kabut asap yang timbul akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini juga tidak kalah besarnya dalam hal dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Mulai dari berkurangnya jarak pandang akibat pekatnya kabut asap hingga berjatuhannya korban ISPA akibat kabut asap ini. BNPB mengatakan, 180.695 orang di kalimantan barat terkena ISPA akibat menghidup udara yang telah tercemar bercampur dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Disaat pemerintah sedang sibuk mengurusi pelaku pembakar hutan dan lahan. Masyarakat korban ISPA akibat kabut asap yang didominasi oleh anak-anak, ibu hamil/menyusui dan lansia tidak teruruskan dengan baik. Pemerintah cenderung lupa bahwa kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya soal memadamkan api yang berkobar, mencari siapa yang salah, tangkap menangkap pelaku pembakar lahan, namun juga ada korban akibat dampak dari kabut asap yang timbul akibat dari pembakaran hutan dan lahan tersebut. Tersedianya rumah sakit, puskemas dan rumah oksigen hanya mampu menangai sebagian dari korban dan itupun tidak secara tuntas menyembuhkan para korban yang menderita ISPA. Upaya pencegahan seperti pemberian masker dan lain lainnya hanya sekitaran pusat kota, tidak mencapai di daerah dalam di Kalimantan Barat yang mana bersentuhan langsung dan terletak dekat dengan wilayah yang terbakar.
Pemerintah seharusnya sudah mendapatkan solusi untuk mecegah kebakaran hutan seperti ini terjadi. Terlebih bencana kebakaran hutan dan lahan ini terjadi sejak 1997 dan terus berulang-ulang kembali terjadi hingga 2019 ini namun tidak ada sebuah solusi konkrit yang dapat mencegahnya. Dan perlu ditekankan kepada pemerintah bahwa harus ada pengananan yang baik dan tuntas seperti pemeriksaan darah dan pengambilan sampel dahak untuk dicek di laboratorium juga pencitraan dengan x-ray atau CT scan pada paru-paru korban ISPA akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan,karena ini menyangkut keberlangsungan hidup para korban.
Saat ini pemerintah sedang membangun sebuah energi alternatif baru yaitu penggunaan energi nabati yang berkelanjutan. Salah satunya adalah minyak sawit (Biofuel). Jangan sampai biofuel yang diciptakan oleh pemerintah dibuat tanpa adanya tanggung jawab kepada masyarakat korban akibat operasi perusahaan perkebunan sawit yang menyuplai bahan biofuel tersebut. Jika itu terjadi maka pemerintah telah melanggar hak asasi manusia, lagi.
Sekian & Terima Kasih
No Land – No Forest – No Life
Comments